Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meninjau PLTU Kendari 3 di Moromo Utara, Konawe Selatan, Sultra. Foto : Oji/mr

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kendari 3 dalam mendukung pasokan kebutuhan listrik masyarakat untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Menurutnya, Sultra telah menjadi pusat tambang nikel terbesar di Indonesia. Sehingga akan menarik perhatian para investor baru untuk berinvestasi dan perlu didukung dengan sistem kelistrikan yang menunjang dari PLN.

Hal tersebut diungkapkan saat dirinya memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Kendari 3 di Moromo Utara, Konawe Selatan, Sultra, Selasa (3/3/2020). Komisi VII DPR RI ingin mengetahui pasokan listrik yang ada di Sultra, dimana PLTU Kendari 3 ini merupakan salah satu pembangkit yang beroperasi sejak 28 Oktober 2019. Komisi Energi ini juga ingim melihat pengoperasian PLTU Kendari 3 saat ini,  beroperasi dan memberikan tambahan pasokan listrik di Kendari dan sekitarnya.

“Ini merupakan pembangkit yang masuk ke dalam sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Pasokan listrik yang cukup besar diperlukan untuk mendukung operasional pabrik-pabrik smelter, kita ingin memastikan ketersediaan dan aksesibilitas energi listrik baru untuk mendukung operasional smelter tersebut,” papar politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini dalam pertemuan dengan sejumlah mitra kerja terkait.

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends turut mengapresiasi pencapaian PLN dalam melistriki Sultra cukup tinggi dengan rasio elektrifikasi mencapai 89,89 persen. “Bahkan capaian rasio desa berlistrik di Sultra saat ini mencapai 92,45 persen. Dengan beroperasinya PLTU Kendari 3 diharapkan target 100 persen desa berlistrik di Sultra segera terealisasi," tandas politisi PDI-Perjuangan ini.

Mercy juga berharap dengan kehadiran PLTU Kendari 3 tidak saja memenuhi kebutuhan listrik industri smelter, namun juga mensuplai kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Dari sisi pengembangan ke depan, patut dicermati mengenai limbah hasil olahan batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar PLTU ini agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

“Limbah olahan batu bara (Faba) ini  dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga izin pemanfaatan hasil pengolahan limbah batubara untuk diolah sebagai bahan campuran untuk memproduksi semen, aspal, dan paving block cukup rumit. Sementara di negara-negara lain limbah Faba ini tidak termasuk lembah B3," paparnya.

Oleh karenanya, Mercy mendorong pihak terkait untuk memikirkan bagaimana agar limbah olahan batu bara ini bisa dimanfaatkan karena jika hanya ditampung saja tanpa diolah akan menjadi beban perusahaan di kemudian hari. Sementara Direktur Bisnis Regional Sulawesi PLN Syamsul Huda mengatakan, upaya pemenuhan listrik ini ditempuh PLN diantaranya melalui program pembangunan pembangkit 35 ribu megawatt (MW).

Khusus untuk Sulawesi, PLN telah berhasil memiliki daya listrik dengan total sebesar 2.544 MW dari pembangkit yang beroperasi. “Sesuai dengan RUPTL 2019-2020, PLN juga akan terus membangun pembangkit dengan total 940 MW, transmisi 2.562 kms, Gardu Induk 1.312 MWA untuk wilayah Sulawesi," ungkap Syamsul. PLTU Kendari 3 sendiri memiliki kapasitas 2 x 50 megawatt dan telah memasok sebesar 6,4 persen dari total sistem kelistrikan Sulbagsel dan sebesar 45,5 persen ke pelanggan di Kendari.

Melalui PLTU Kendari 3 mampu menunjang sistem kelistrikan Sulbagsel dengan total daya yang mencapai 2107 MW, sistem ini memiliki beban puncak sebesar 1411 MW, sehingga memiliki cadangan daya sebesar 696 MW. Sejalan dengan komitmen PLN, Manager Director PT. Dian Swastatika Sentosa (DSS) Lokita Prasetya mengaku pihaknya siap meningkatkan pasokan listrik ke PLN dan siap untuk mengembangkan IPP di Sultra untuk menunjang bisnis smelter di kemudian hari. (oji/sf)